TEROPONGKOTA.com – Jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dam HAM meninjau kondisi Lapas dan Rutan di Palu dan sekitarnya pasca bencana alam gempa dan tsunami, pada Sabtu (27/10/2018).

Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, dalam tinjauan ke Palu membawa satuan petugas layanan dasar dan layanan hukum.

Dia sempat memimpin apel siaga yang
dipusatkan di Lapas Palu. Upaya ini dilakukan untuk mengecek kembali dan memastikan jumlah narapidana dan tahanan yang berada di 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis Lapas /Rutan yang terdampak gempa tsunami.

Selanjutnya menetapkan batas akhir narapidana melapor pada tanggal 26 oktober 2018, narapidana dan tahanan yang tidak kembali, bersama Polri ditetapkan statusnya sebagai pelarian Lapas 6/Rutan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Kami hadir kembali ke Palu, untuk melihat kondisi layanan dasar dan layanan hukum Lapas dan Rutan yang terdampak gempa tsunami , 28 september 2018 yang lalu ,” ujarnya.

Menurut dia, layanan dasar untuk mengetahui kebutuhan dasar narapidana dan tahanan yang harus segera dipenuhi pemberian perawatan kesehatan, layanan makanan, sarana prasarana hunian agar bisa ditempati.

Adapun layanan hukum menyangkut layanan pemasyarakatan berbasis tekhnologi informasi seperti sistem data base pemasyarakatan, berapa narapidana dan tahanan yang sudah ada di dalam dan berapa orang yang masih di luar sampai batas waktu yang ditentukan.

Selain menyangkut sarana prasarana Lapas dan Rutan, juga memastikan kesiapan mental, fisik dan psikologis petugas untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lapas dan Rutan.

Di kesempatan yang sama, Dirjenpas menyampaikan sampai saat ini, dari 1.670 orang narapidana dan tahanan, yang telah kembali berada di Lapas dan Rutan sebanyak 1.092 orang; masih ada, sekitar 578 orang lagi belum kembali.

“Kementerian Hukum dan Ham telah mengajukan permohonan Kepada pihak Polri tentang penetapan status DPO bagi narapidana dan tahanan yang belum kembali pada batas waktu yang telah ditentukan, tanggal 26 oktober 2018,” tegas Dirjenpas.

Selesai memimpin apel siaga, didampingi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Tengah, Djuliasman Purba, Sri Puguh Budi Utami berkesempatan menyampaikan apresiasinya kepada salah seorang narapidana seumur hidup yang sukarela kembali ke Lapas.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here