TEROPONGKOTA.com – Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab menilai Ketua DPP Partai Golkar, Happy Bone Zulkarnain tidak paham konstitusi. Hal ini merujuk pada pernyataan Bone yang dinilai sangat tendensius terkait rencana gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, terkait masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Syamsuddin menyarankan Bone beserta para elite Golkar lainnya untuk membaca secara keseluruhan ketentuan BAB III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara dalam UUDN RI 1945 dari Pasal 4 hingga Pasal 16 agar pemahaman mengenai sistem pemerintahan presidensial dapat lebih baik dan bukan sekedar membaca ketentuan Pasal 7 UUDN RI 1945.

“Membaca Pasal 7 tanpa membaca pasal sebelum dan sesudahnya dapat melahirkan kesesatan berpikir dalam memahami ketentuan sistem presidensial yang kita anut. Belum lagi, bagaimana memahami suatu norma dasar itu dirumuskan? baik landasan filosofis, sosiologis, yuridis dan juga kronologis kenapa suatu norma itu menjadi penting dirumuskan dan ditetapkan sebagai kerangka dasar dalam pemerintahan sistem presidensial,” kata Syamsuddin dalam rilisnya yang diterima redaksi pada Rabu (6/6/2018).

Karenanya, kata Syamsuddin, pemahaman original intent dalam suatu perumusan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Dasar perlu dimengerti agar norma tersebut dapat diketahui maksud dan tujuannya sebagai salah satu bentuk penafsiran terhadap konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamh Konstitusi.

“Serta pernyataan saudara Agung Laksono mengandung kecacatan berpikir dan menyesatkan publik hanya untuk memuaskan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto,” ujarnya.

Syamsuddin pun membongkar sejumlah kobohongan dan penyesatan publik yang dilakukan oleh Bone kaitannya dengan masa jabatan Presiden dan Wapres yang tengah digugat. Salah satunya adalah pengakuan Bone yang menyebut dirinya kut merumuskan amandemen Pasal 7 UUD 1945. Padahal, kata Syamsuddin, tak ada nama Bone dalam dokumen naskah komprehensif perubahan UUDN RI 1945 tidak ditemukan nama yang bersangkutan sebagai Tim PAH III BP MPR 1999 (perubahan pertama) yang mengamandemen Pasal-pasal yang mengurangi kekuasaan eksekutif sebanyak 10 Pasal.

“Dengan demikian saudara Happy telah melakukan kebohongan publik dengan mengaku-ngaku ikut merumuskan amandemen Pasal 7 UUDN RI 1945,” tegas Syamsuddin.

Sebab itu, Syamsuddin meminta kepada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk dapat menertibkan bawahannya sehingga tidak mengeluarkan pernyataan atau sikap yang kontraproduktif.

Menurutnya, pebgajuan gugatan atas UU oleh sekelompok masyarakat merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi konstitusi dan Undang-undang sehingga harus dihargai dan dihormati.

Ia juga meminta kepemimpinan Airlangga Hartarto sebaiknya fokus mengembalikan citra Partai Golkar yang tingkat elektabilitasnya semakin turun di tengah masyarakat. Menurutnya, jika raihan suara Partai Golkar turun dibandingkan dengan suara sebelumnya akan memiliki konsekuensi politis bagi keberlanjutan kepemimpinan saudara Airlangga Hartarto sendiri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here