TEROPONGKOTA.com – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo paparkan kondisi dari potensi kerawanan dan hasil pemantauan pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, pada acara Rakornas Satpol Tahun 2018 di The Media Hotel and Towers Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Soedarmo, paparkan potensi kerawanan Pemilu 2019 berdasarkan 5 variabel, kategori dimensi dan subdimensinya.

“Pertama, Variabel Kamtibmas, yaitu indikatornya: konflik pendukung, isu SARA, Hoax dan konflik batas wilayah. Kedua, Variabel DPT dengan indikatornya: pemilih ganda dan perekaman KTP. Ketiga, Variable Netralitas ASN indikatornya: mobilisasi ASN, penggunaan fasilitas Negara. Keempat, Variabel Penyelenggara Pemilu indikatornya: netralitas penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu yang terkena sanksi. Dan kelima, Variabel Bantuan dan dukungan indikatornya: distirbusi logistik, penertiban alat peraga kampanye dan pengamanan TPS” paparnya.

Ia juga sampaikan tantangan demokrasi melalui politik identitas, ujaran kebencian, dan kampanye hitam menghadapi Pemilu 2019.

“Politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan “kekitaan” yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Sedangkan Radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan” tungkasnya.

Dalam mengantisipasi potensi kerawanan Pemilu 2019, Soedarmo jelaskan pentingnya penguatan kerjasama antar stakeholder dalam Pemilu 2019 dengan melakukan monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilu melalui pembentukan tim monitoring di daerah berdasar Permendagri Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Situasi Sosial Politik di Daerah.

Selain itu, Ia juga sampaikan dengan mengoptimalkan peran strategis forum-forum daerah dalam rangka mengantisipasi munculnya gangguan keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, pra dan pasca Pemilu 2019 dengan cara peringatan dini, deteksi dini, dan cegah dini.

“Peran strategis dari forum – forum di daerah dengan mengoptimalkan koordinasi dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)”, pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here