TEROPONGKOTA.com – Terjadi ketegangan di Musyawarah Cabang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Pusat, Sabtu (24/11/2018).

Ketegangan dipicu karena sebagian peserta tidak diperbolehkan masuk tanpa kelengkapan registrasi yang dibuat secara online.

“Padahal sesuai AD/ART kami berhak masuk karena terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia yang sah,” kata salah satu anggota IDI Robbi Ocktadinata di lokasi acara, Apartemen Batavia, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Robbi mengatakan, banyak kejanggalan dalam Muscab ini. Sebab, tidak bisa masuknya ribuan peserta sangat tidak masuk akal, karena kerap dipertanyakan kelengkapan surat-surat.

“Saya sebagai anggota IDI Jakpus melihat hal-hal yang tidak demokratis. Seperti usaha menghalangi kami yanh mempunyai hak milih untuk masuk,” katanya.

Robi menduga, ada upaya untuk mempertahankan kekuasaan dari ketua IDI Jakarta Pusat, Dr KA. “Ini ada upaya untuk mencegah adanya suasana demokratis dalam pemilihan,” katanya.

Buktinya, dari 5 ribu anggota, hanya sedikit saja yang boleh masuk. Kebanyakan dari mereka merupakan loyalis dari petahana. Dalam edaran yang dikeluarkan oleh Tim Seleksi Calon Ketua IDI Cabang Jakarta Pusat, dituliskan bahwa syarat untuk menjadi bakal calon harus mendapat dukungan minimal 20 orang anggota IDI Cabang Jakarta Pusat. Padahal di AD/ART sendiri untuk menjadi bakal calon hanya butuh dukungan dari satu anggota IDI.

Hal inilah yang menjadi keresahan dari Dr Robby, salah satu anggota IDI Cabang Jakarta Pusat. Sebab bukan hanya poin tersebut, masih ada persyaratan lain yang tidak sesuai dengan AD/ART.

“Seperti calon harus pernah menjadi pengurus IDI Cabang Jakarta Pusat, harus ber-KTP DKI, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu semua tidak ada tertulis di AD ART dan petunjuk pelaksanaan IDI,” katanya.

Robby pun khawatir dengan pelaksanaan Muscab yang dipindahkan ke Apartemen Batavia tower dua, Sebab untuk bisa ikut kegiatan tersebut, setiap anggota IDI Cabang Jakarta Pusat terlebih dahulu harus mendaftar maksimal pada 22 November kemarin.

Pemilih harus mendaftar dua hari sebelum hari H, dan panitia tidak terima pendaftaran onsite. Ada satu syarat yang aneh yaitu pendafatar harus mengirim foto bukti bayar iuran.

“Waktu pendafataran cuma dari tanggal 19-22 November, kalau kita tak lihat email atau website yang gak akan terdaftar. Lagian kalau kartu IDI mereka aktif, berarti kan sudah bayar. Tiga tahun lalu (bayarnya), pasti sangat sedikit yang menyimpan buktinya,” katanya.

Aturan-aturan yang dibuat oleh Tim seleksi dan panitia muscab tersebut sangat berpotensi menimbulkan konflik dan kericuhan saat pelaksanaannya. “Anggota IDI itu ada 7.000. Lalu kalau tiba-tiba besok datang langsung dan tidak boleh masuk ke dalam muscab, apa tidak terjadi ricuh?,” katanya.

Menurut Robby, panitia dan tim seleksi sudah ‘Masuk Angin’. Selain membuat aturan yang tidak ada di AD ART serta petunjuk pelaksanaan oraganisasi, untuk pendaftaran pemilih pun sangat terbatas waktu serta informasinya.

“Ini menunjukkan bahwa petahanan tidak siap untuk kalah,” katanya.

Robi yang berdinas di Rumah Sakit Yarsi dan Hermina ini mengaku, langkah tersebut dia lakukan kareja ingin menjaga proses demokrasi.

“Meski kami berbeda pilihan poliitk, namun karena etika profesi kedokteran, kami harus junjung tinggi persaudaraan dan persahabatan,” tandasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here