JAKARTA – Tri Rismaharini resmi dilantik sebagai Menteri Sosial (Mensos) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (23/12/2020). Di istana ia menjelaskan program yang diminta Presiden lakukan kepada wartawan.
Mulai dari realisasi bantuan sosial (bansos) hingga perbaikan data di kementeriannya. Ia mengatakan akan bekerja keras untuk itu.
“Kementerian sosial ini, yang diminta bapak presiden adalah, yang sangat urgent, bagaimana realisasi bantuan untuk Triwulan IV dan nanti awal 2021,” katanya.
“Januari itu, minggu pertama harus bisa keluar karena ini juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi nasional. Karena itu kami harus kerja keras sehingga minggu pertama januari yang untuk 2021 bisa segera tersampaikan kepada penerima bantuan.”
Selain itu, ia juga diminta memastikan bagaimana bantuan mempunyai implikasi dan dampak langsung yang terukur ke kesejahteraan masyarakat. Artinya, kata dia, akan ada mekanisme-mekanisme pembinaan yang harus dilakukan.
“Kami tidak bisa sendiri. Kami akan gandeng Gubernur, kepala daerah, utamanya perguruan tinggi setempat, yang mengetahui persis perkembangan di daerahnya,” jelasnya.
Ia juga mengatakan dirinya juga diminta mengantisipasi dampak La Nina dan El Nino. Curah hujan tinggi, ujarnya, bermplikasi pada hasil-hasil produk pertanian sehingga harus diimbangi.
“Supaya tidak terjadi kelaparan,” katanya.
Perbaikan data juga akan segera dilakukan bekerja sama dengan Ditjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri. Ini penting untuk meng-update penerima basos agar tepat sasaran.
“Karena memang pasti ada selisih. Hari ini diupdate ada yang meninggal, pindah dan sebagainya, itu yang harus akan kita terus tangani dan akan kita lakukan dengan transparan,” jelasnya.
“Tidak ada tunai, cash, tapi akan kami gunakan semua transaksi elektronik.”
“Kami akan gunakan elektronik yang cepat sehingga perbaikan-perbaikan data dapat segera kami lakukan sehingga efektivitas data terjaga.”
Sebelumnya, Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010.
Risma meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an. Ia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung KPK.
