JAKARTA – Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam  Program rehabilitasi sosial terbagi dalam 5 klaster, yaitu korban penyalahgunaan narkoba, penyandang disabilitas,  lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang, balita dan anak terlantar serta Anak  Berhadapan dengan Hukum (ABH) Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK). 

Untuk program Asistensi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (ATENSI KPN)  dengan resiko rendah, bisa diberikan pelayanan rehabilitasi sosial yang berbasis keluarga. 

“Korban penyalahgunaan NAPZA dalam program ATENSI KPN di screening dan jika  hasilnya risiko rendah bisa melalui layanan rehabilitasi sosial berbasis keluarga, ” ujar Dirjen  Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat , Senin (16/11/2020).

Namun, sebelumnya ada alur ‘sangat’ penting dalam program rehabilitasi sosial bagi korban  penyalahgunaan NAPZA yaitu proses screening atau assesmen yang dilakukan oleh praktik  pekerjaan sosial.

“Dari hasil secreening atau asessmen korban penyalahgunaan NAPZA dengan risiko  sedang dan berat langkah lebih lanjut memastikan rehabilitasi sosial dan pelayanan seperti  apa, agar layanan bisa lebih optimal menjadi proses sangat penting dilakukan, ” ungkap  Harry kepada RRI Senin (16/11/2020). 

Harry menjelaskan,  dalam upaya pencegahan korban Penyalahgunaan NAPZA, perlu ada penajaman program  agar lebih menarik salah satunya dengan upaya kreatif menggunakan media seperti televisi,  media sosial, spanduk, brosur serta pamflet. 

“Penajaman program agar lebih menarik dari upaya pencegahan bagi korban  penyalahgunaan NAPZA dibutuhkan cara kreatif baik melalui media konvensional maupun  pendekatan seni dan budaya,” katanya. 

Balai sebagai UPT harus memberikan pelayanan dan dukungan pemenuhan hidup layak,  perawatan sosial, dukungan keluarga, terapi, pelatihan vokasional dan pembinaan  kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.

“Peningaktan kapasitas SDM bagi pengelola balai dan IPWL menjadi prioritas yang didukung  penuh pemerintah dan kami supporting system dengan membangun sinergi antara  pemerintah pusat dan daerah agar ATENSI KP NAPZA lebih optimal dan efektif, ” ungkap  Harry. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here