JAKARTA – Menteri Sosial Juliari P Batubara bertandang ke Sumatera Utara untuk memantau proses penyaluran bantuan sosial tunai (BST) ke masyarakat terdampak COVID-19. Salah satu daerah yang dikunjungi, yakni Simalungun, yang merupakan daerah tempat kelahiran Juliari.
“Saya meneruskan salam Bapak Presiden kepada masyarakat di Sumatera Utara. Saya hadir ke berbagai kota di Tanah Air, termasuk Sumatera Utara, untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah pandemi,” ungkap Juliari dikutip dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2020).
Dalam kunjungannya di Simalungun, Juliari menyaksikan pencairan BST di Kelurahan Perdagangan. Ia juga menyambangi Kantor BPR Bandar Jaya untuk menyerahkan bantuan kepada pesantren dan gereja senilai Rp 1 miliar.
Kepada masyarakat yang ditemui, Juliari menyampaikan pemerintah telah bertindak cepat dalam menangani dampak COVID-19, baik dari aspek kesehatan, perlindungan sosial maupun penguatan perekonomian. Pemerintah, kata dia, memastikan masyarakat mendapat bantuan di tengah masa sulit akibat pandemi.
“Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada semua pembantunya termasuk kami para menteri untuk memastikan masyarakat tidak ada yang kelaparan. Kemensos yang bertugas di bidang perlindungan sosial, segera melakukan refocusing program dan realokasi anggaran dan selanjutnya menyalurkan berbagai bansos untuk masyarakat terdampak pandemi,” papar Juliari.
Eks Anggota Komisi VI DPR RI ini mengatakan Kementerian Sosial yang menjadi penyelenggaraan program jaring pengaman sosial (JPS), mendistribusikan berbagai bantuan sosial (bansos), di antaranya bansorreguler, bansos khusus, dan bansos tambahan.
“BST ini adalah salah satu bansos khusus untuk membantu mengurangi beban perekonomian masyarakat yang tertekan oleh pandemi. Semoga bantuan ini bermanfaat. Gunakan bantuan ini sebaik-baiknya, jangan dipakai untuk membeli rokok,” pesan Juliari kepada warga.
Juliari menegaskan, bansos dari pemerintah bersifat sementara. Oleh sebab itu, masyarakat dan kepala daerah diimbau dapat segera menjalankan program pemberdayan ekonomi masyarakat agar bisa lebih produktif.
“Bansos ini sifatnya sementara. Tidak terus menerus. Jadi saya harapkan pemerintah dan masyarakat bisa mencari terobosan sehabis mengembangkan program pemberdayaan ekonomi rakyat, ” sambung Juliari.
Ia juga menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk mengecek status penerima bantuan. Jika dianggap sudah mampu maka tidak perlu diberi bantuan.
“Bantuan bisa untuk mereka yang belum mendapat bantuan. Jadi ada asas keadilan,” imbuhnya.
Provinsi Sumatera Utara mendapatkan Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI, berupa Program Sembako sejumlah 768.882 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan nilai Rp 1,6 triliun , BST untuk 558.759 KPM senilai lebih dari Rp.2,2 triliun, Bantuan Sosial Tunai (Non PKH) sebanyak 16.385 KPM, dengan nilai lebih dari Rp 8 miliar
Adapun Kabupaten Simalungun mendapat Bantuan Sosial dari Kementerian Sosial RI berupa: Program sembako sejumlah 44.020 KPM, dengan nilai Rp 97 miliar, BST sejumlah 41.592 KPM dengan nilai lebih dari Rp 152 miliar.
Pedagang Toko Terbantu BST
Salah seorang penerima BST Kemensos di Simalungun, Hamdayani Sinaga mengatakan bantuan tersebut membantunya memenuhi kebutuhan keluarga. Pria 49 tahun yang sehari-sehari membuka warung kelontong itu mengaku penghasilannya menurun semenjak pandemi.
“Dulu sehari bisa dapat Rp150 ribu. Setelah pandemi kadang-kadang dapat Rp50 ribu. Untuk biaya yang masih sekolah ini ya agak berat pak,” keluh Hamdayani.
Ayah 3 anak itu mengaku beruntung di saat sulit ia mendapatkan BST. Aparat desa yang melakukan pendataan memasukkan namanya dalam daftar penerima BST. Ia memperoleh BST sejak pertama program ini berjalan pada Gelombang I dengan indeks Rp 600 ribu.
“Sampai saat ini masih terima dengan nilai Rp 300 ribu. Saya ucapkan terima kasih kepada Kemensos atas bantuannya. Sangat membantu keluarga kami. Sebagian besar untuk makan dan kebutuhan sehari-hari. Sebagian untuk menambah modal usaha, ” ungkap Hamdayani.
