Wibisono, Pengamat Kebijakan Publik
TEROPONGKOTA.COM – JAKARTA, Akhirnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik dua menteri baru, yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 15 Juni 2022.
Selain mengangkat dua menteri, Jokowi juga melantik tiga wakil menteri baru Kabinet Indonesia Maju. Yakni Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Zulkifli Hasan akan menggantikan sisa jabatan Menteri Perdagangan sebelumnya, Muhammad Lutfi.Sementara itu, Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.
Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 64P Tahun 2022.
Menurut pengamat kebijakan Publik Wibisono reshuffle kali ini diluar prediksi para pengamat, karena posisi Mentri bukan yang vital, terutama posisi Mentri di bidang ekonomi, harusnya posisi menteri dibidang ekonomi yang dirombak, ini hanya untuk mengakomodir kepentingan politik saja, tidak banyak berpengaruh adanya perubahan,”” ujar Wibisono menyatakan ke awak media di Jakarta Selasa (15/05/2022).
Jokowi lantik 2 menteri dan 3 wakil menteri baru. /BPMI Setpres
Keduanya akan melanjutkan sisa jabatan menteri sebelumnya hingga masa Kabinet Indonesia Maju tuntas pada tahun 2024.
Posisi Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, saya rasa kurang tepat, walaupun Hadi dikenal sebagai perwira tinggi yang cerdas, tapi dia ga ada pengalaman di bidang pertanahan.
“Sedangkan Mentri perdagangan yang baru Zulkifli Hasan hanya bagian dari bagi bagi jabatan sebagai anggota koalisi yang baru, ketersediaan minyak goreng dan melonjaknya harga minyak goreng merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secepatnya.” Kata wibi.
Wibi menyoroti pergantian Wamen dan penambahan wamen sebagai bentuk pemborosan uang negara.
“Harusnya posisi Wamen di hapus dan ga perlu ada penambahan, karena tugas Wamen selama ini tidak diperlukan, buang buang uang negara saja,” pungkas Wibisono
