Ngamprah – Kementerian Sosial permudah layanan sosial melalui Pusat Kesejahteraan Sosial – Sistem Layanan Rujukan Terpadu (Puskesos-SLRT) bagi masyarakat. Ke depan, Puskesos-SLRT akan disinergikan dengan program UMKM di desa-desa.
Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Bandung Barat, Menteri Sosial RI Juliari P. Batubara bersama Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, didampingi Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto, mengunjungi pusat layanan sosial Puskesos Lumpaat Desa Batulayang Kec.Cililin.
Puskesos Lumpaat Desa Batulayang Kec. Cililin yang merupakan pembentukan tahun 2020, memiliki 4 orang petugas sebagai koordinator, front office, back office, dan fasilitator. Jumlah keluhan yang tercatat dan ditangani berjumlah 2-10 orang per hari. Layanan sosial yang diberikan adalah PKH, RTLH, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar, dan Adminduk. Selain itu juga melayani masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya dan program daerah, salah satunya Jamkesda Kab. Bandung Barat.
Sebagai informasi, Puskesos-SLRT Kab. Bandung Barat sudah terbentuk sejak tahun 2016 dengan biaya berasal dari APBN, yaitu Puskesos Desa Cihampelas dan Puskesos Desa Pataruman Kec. Cihampelas. Kemudian pada tahun 2020, bertambah 2 Puskesos mandiri yg dibiayai melalui dana APBD yaitu Puskesos Desa Sindangkerta Kec. Sindangkerta dan Puskesos Desa Batulayang Kec. Cililin Kab. Bandung Barat.
Di lokasi kunjungan, Mensos dan MenKop UMKM menyatakan harapannya untuk dapat bersinergi dalam pelaksanaan program-program KemenKop UMKM yaitu menjadikan Puskesos sebagai penghubung dan tempat pengaduan dalam pelaksanaan program UMKM yang ada di desa-desa. Sehingga diharapkan pada tahun 2021, Puskesos di Bandung Barat dapat menjalin kerjasama dengan koperasi dan UMKM sebagai rujukan dari Puskesos di Desa.
